KETUM DPP GNI RULES GAJAH ANGKAT BICARA SOAL PENUTUPAN PERLINTASAN KERETA API DI TAPIAN DOLOK: KAI DIMINTA KAJI ULANG, KESELAMATAN DAN AKSES MASYARAKAT HARUS DIUTAMAKAN
MEDAN – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Generasi Negarawan Indonesia (DPP GNI), Rules Gajah, S.Kom., angkat bicara menyikapi penutupan sementara perlintasan sebidang tidak resmi di kawasan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara.
Rules Gajah menilai, persoalan penutupan akses jalan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh pihak terkait. Menurutnya, keputusan penutupan suatu akses yang selama ini digunakan masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari harus melalui kajian yang matang, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan perjalanan kereta api sekaligus kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
Pernyataan tersebut disampaikan Rules Gajah saat ditemui awak media MPO (Mitra Polda Online) di Warkop Saluwah Cafe Pancing, Medan, Minggu (22/11/2026).
Dalam keterangannya, Rules Gajah menyampaikan bahwa keselamatan perjalanan kereta api merupakan hal yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Namun, menurutnya, penyelesaian persoalan perlintasan sebidang juga tidak seharusnya dilakukan dengan mengabaikan kebutuhan masyarakat yang selama ini bergantung pada akses tersebut.
“Menurut saya, pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre I Sumatera Utara perlu melakukan kajian ulang terhadap penutupan perlintasan tersebut. Kita memahami bahwa keselamatan perjalanan kereta api harus menjadi prioritas. Akan tetapi, kepentingan masyarakat juga harus diperhatikan. Jangan sampai penanganan satu persoalan justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat luas,” ujar Rules Gajah.
AKSES MASYARAKAT JANGAN SAMPAI TERPUTUS
Rules Gajah menjelaskan bahwa keberadaan akses jalan di kawasan Tapian Dolok memiliki fungsi penting bagi kehidupan masyarakat sekitar. Jalur tersebut bukan sekadar jalan penghubung, tetapi juga menjadi akses bagi anak-anak sekolah, masyarakat yang bekerja, petani yang membawa hasil perkebunan, serta berbagai aktivitas sosial dan ekonomi lainnya.
Menurutnya, apabila memang terdapat risiko keselamatan pada perlintasan tersebut, pihak terkait sebaiknya mencari solusi yang lebih komprehensif.
Salah satu alternatif yang perlu dikaji adalah pemasangan palang pintu perlintasan kereta api, rambu-rambu peringatan, papan informasi keselamatan, penerangan yang memadai, serta penempatan petugas penjaga perlintasan sesuai ketentuan dan hasil kajian teknis.
“Kalau memang perlintasan itu dinilai membahayakan, mari kita cari solusi bersama. Apakah perlu dipasang palang pintu, papan peringatan, rambu-rambu keselamatan, atau petugas penjaga. Semua harus dikaji secara teknis dan sesuai aturan. Jangan hanya menutup akses tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga meminta agar PT KAI tidak mengesampingkan aspirasi warga yang selama ini menggunakan jalur tersebut.
KECELAKAAN JANGAN SAMPAI MENIMBULKAN PERSOALAN BARU
Sebagaimana diketahui, penutupan sementara perlintasan sebidang tidak resmi di Tapian Dolok dilakukan PT KAI Divre I Sumatera Utara setelah terjadinya insiden lokomotif KA Siantar Ekspres (KA U103) yang terbakar pada Jumat (20/11/2026) sore.
Kebijakan tersebut kemudian mendapat protes dari sejumlah warga karena dinilai mengganggu akses transportasi dan aktivitas sehari-hari.
Salah seorang warga, H. P, yang tinggal dekat lokasi jalan yang di tutup, Kelurahan Sinaksak, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, menyampaikan keberatannya terhadap penutupan total akses tersebut
Ia menilai perlu adanya musyawarah antara masyarakat, pemerintah setempat, serta pihak PT KAI untuk menemukan jalan keluar yang tidak merugikan masyarakat.
H.P juga menjelaskan bahwa di sekitar jalur tersebut terdapat sejumlah fasilitas penting, termasuk kantor pertanian, sekolah menengah pertama negeri, dan pesantren.
Menurutnya, para pelajar, petani, dan masyarakat yang membawa hasil bumi merupakan kelompok yang paling merasakan dampak penutupan akses tersebut.
H.P bahkan mengusulkan agar apabila diperlukan palang pintu dan petugas penjaga, pembahasannya dilakukan bersama dengan pihak-pihak terkait, termasuk kemungkinan dukungan pembiayaan secara gotong royong sesuai ketentuan.
Sementara itu, warga lainnya,turut mengeluhkan dampak penutupan jalan tersebut. Menurutnya, penggunaan jalur alternatif melalui Lorong Tujuh membuat perjalanan masyarakat menjadi lebih jauh dan kurang praktis.
Warga berharap akses tersebut tidak ditutup secara permanen dan meminta adanya solusi berupa pemasangan palang pintu perlintasan yang memenuhi standar keselamatan.
DPP GNI DORONG DIALOG DAN MUSYAWARAH
Lebih lanjut, Rules Gajah menegaskan bahwa persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat harus diselesaikan melalui komunikasi, dialog, dan musyawarah.
Ia mendorong PT KAI Divre I Sumatera Utara agar membuka ruang pertemuan bersama masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah kelurahan, pihak kecamatan, serta instansi terkait guna membahas solusi terbaik.
Menurutnya, perlu dilakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk mengetahui kondisi perlintasan, tingkat aktivitas masyarakat, potensi risiko kecelakaan, serta kemungkinan pembangunan fasilitas keselamatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Jangan sampai masyarakat merasa tidak mendapatkan perhatian. Kita harus duduk bersama. Pihak KAI memiliki tanggung jawab menjaga keselamatan perjalanan kereta api, sementara kepentingan masyarakat juga harus menjadi bagian dari pertimbangan. Pemerintah daerah juga perlu hadir untuk menjembatani persoalan ini,” ungkap Rules Gajah.
Ia menambahkan, solusi yang dihasilkan harus benar-benar memberikan perlindungan kepada semua pihak, baik pengguna jalan maupun pengguna jasa transportasi kereta api.
KESELAMATAN DAN KEPENTINGAN PUBLIK HARUS BERJALAN BERIRINGAN
Rules Gajah juga mengingatkan bahwa persoalan perlintasan sebidang tidak dapat dipandang hanya dari satu sisi. Penanganannya harus mempertimbangkan regulasi keselamatan transportasi, kewenangan pengelolaan perlintasan, kondisi infrastruktur, serta kebutuhan masyarakat.
Pemasangan palang pintu maupun penempatan petugas penjaga, menurutnya, harus berdasarkan kajian teknis dan persetujuan instansi yang berwenang, bukan sekadar keputusan sepihak ataupun usulan tanpa perencanaan.
Ia berharap pemerintah daerah bersama PT KAI dapat segera melakukan evaluasi dan memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai alasan penutupan, status perlintasan, serta langkah-langkah penyelesaian yang akan ditempuh.
“Prinsipnya, kita tidak menolak aturan dan tidak mengabaikan keselamatan. Justru kita ingin keselamatan benar-benar diwujudkan dengan solusi yang tepat. Jangan sampai anak-anak sekolah kesulitan, petani terhambat membawa hasil bumi, dan masyarakat kehilangan akses yang selama ini mereka gunakan. Kepentingan umum harus diperhatikan,” tutup Rules Gajah.
CATATAN REDAKSI
Persoalan penutupan perlintasan sebidang di Tapian Dolok menjadi pengingat bahwa pembangunan dan pengelolaan infrastruktur transportasi harus senantiasa memperhatikan keselamatan serta kepentingan masyarakat.
Di satu sisi, keberadaan perlintasan sebidang yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan dapat menimbulkan risiko serius bagi perjalanan kereta api dan pengguna jalan. Di sisi lain, penutupan akses yang telah lama dimanfaatkan masyarakat juga berpotensi menimbulkan dampak sosial, pendidikan, dan ekonomi.
Karena itu, diperlukan langkah penyelesaian yang mengedepankan kajian teknis, kepastian hukum, transparansi, dan musyawarah.
Masyarakat berhak memperoleh keselamatan, tetapi masyarakat juga membutuhkan akses transportasi yang layak dan tidak diskriminatif.
Sudah saatnya seluruh pihak duduk bersama mencari solusi terbaik. Jangan mempertentangkan keselamatan kereta api dengan kepentingan masyarakat, sebab keduanya merupakan bagian penting dari pelayanan publik.
(TIM)
TIM REDAKSI MPO (MITRA POLDA ONLINE)
Media Informasi, Kontrol Sosial, dan Aspirasi Masyarakat.












