JAKARTA — Jagat politik nasional mendadak diguncang isu krusial. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara mengejutkan menyampaikan niatan untuk menanggalkan jabatannya langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pertemuan tertutup.
Langkah politik berani ini dikonfirmasi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi melalui konferensi pers darurat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 10 November 2026, pukul 15.22 WIB. Pertemuan empat mata antara dua pucuk pimpinan itu dilaporkan berlangsung tegang dan serius selama 2,5 jam.
Menurut keterangan Mensesneg, keinginan mundur Gibran dipicu oleh derasnya tekanan dinamika hukum dan politik belakangan ini. Selain rentetan putusan terbaru dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menyudutkan posisi politiknya, DPR RI juga tengah bergerak agresif menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik keabsahan dokumen keimigrasian serta status ijazah sang Wapres.
Istana membantah keras narasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto langsung menolak atau menyetujui sikap Gibran. Alih-alih mengambil keputusan sepihak, Kepala Negara justru memberikan arahan strategis agar semua pihak tunduk pada aturan main dan menghormati hak konstitusional parlemen. Sebagai langkah hukum lanjutan, Wapres Gibran menyatakan siap bertarung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) demi membuktikan validitas seluruh dokumen formal miliknya secara sah.












