banner 728x250

Diduga Proyek Revitalisasi SD.Negeri 091621 Perdagangan Tidak Sesuai Spesifikasi, Disorot Publik !!

Simalungun | busr86.com

Sumatera Utara – Pembangunan proyek revitalisasi rehab ruang kelas pendidikan SD.Negeri No 091621 Perdagangan yang menelan anggaran sebesar Rp.846.782.000, berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN )Tahun 2026 tersebut diduga kuat dikerjakan asal jadi serta menyimpang dari spesifikasi teknis dan RAB yang telah ditentukan oleh pemerintah Pusat melalui Kemendikdasmen menuai sorotan tajam.

Pantauan langsung awak media Jumat,20/11/2026 bersama rekan-rekan dilokasi pembangunan menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang sangat mencolok,sebab bahan material bangunan khususnya untuk pemasangan rangka baja terlihat jelas tidak menggunakan material yang berstandar SNI, ketentuan ini mengacu pada Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan Kemendikdasmen serta standar prasarana pendidikan yang berlaku,sehingga kuat dugaan rekanan pemborong yang memperoleh pekerjaan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

Apalagi terlihat juga dilokasi para pekerja yang bekerja sedang membongkar atap seng dan menggodam tembok beton memakai bor dan palu untuk merobohkan jendela tanpa dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri,sehingga keselamatan para pekerja seperti terancam dan terabaikan

Adi salah seorang pekerja yang merupakan mandor saat dikonfirmasi awak media mengatakan bahwa pekerja berjumlah lima orang hari ini,dan baru bekerja selama dua hari,saat ditanya mereka penduduk setempat apa bukan, ” Adi menjawab “, Kami dari Siantar bg,saat ditanya lebih lanjut siapa yang menyuruh mereka kerja disitu, Adi kembali menjawab “, bahwa yang menyuruh mereka kerja adalah pemborong yang mendapat Sub pekerjaan Revitalisasi”, namun saat kembali ditanya siapa nama pemborongnya Adi selaku Mandor berkelit seolah tidak tahu dan lupa namanya”.

Timbul pertanyaan,,siapa yang berhak menjadi pelaksana pekerjaan Revitalisasi?

Mengacu pada papan/Plank Pekerjaan tertulis dengan jelas bahwa pelaksana proyek adalah P2SP, itu berarti panitia yang berasal dari unsur masyarakat setempat dimana lokasi sekolah berada ( orang tua murid dan tokoh masyarakat ) yang bertanggung jawab mengelola pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan, namun kenyataannya yang melaksanakan pekerjaan kenapa dari pihak luar? ada apa sebenarnya? apakah ini ditenderkan?

Sanksi Bagi Pemborong yang mengerjakan Revitalisasi

Jika terbukti melanggar aturan pengadaan,merugikan keuangan negara,atau memanipulasi dokumen dalam Revitalisasi Satuan Pendidikan yang seharusnya swakelola,namun dikerjakan oleh pihak ketiga secara penuh sanksinya adalah :

Pidana Korupsi ( UU Tipikor ) disertai penyalah gunaan wewenang, mark-up, pengurangan mutu atau perbuatan melawan Hukum yang merugikan keuangan Negara.

Sedang dampak sebagai pihak penanggung jawab swakelola biasanya Kepala Sekolah itu sendiri adalah : Pelanggaran Administratif & Kepegawaian, penghentian atau pembatalan bantuan,sanksi administratif dari Dinas atau Kementerian terkait hingga pencopotan jabatan bagi Aparatur yang melanggar ketentuan.

Pengembalian Dana/Kerugian Negara : Wajib mengembalikan dana ke kas negara apabila pengerjaan menyimpang dari peruntukkan, RAB, atau menimbulkan kerugian negara.

Untuk memperoleh keterangan lebih lanjut awak media mencoba menghubungi nomor konsultan proyek berinisial AMG dari Siantar, yang ditunjuk langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, Wa berdering namun tidak merespon,begitupun saat di chatt wa terlihat centang dua namun tetap tidak mau membalas, sementara Kepala Sekolah juga tidak bisa ditemui karena sedang tidak berada ditempat.

Salah seorang Aktivis GERMASI Irawan, S.H sekaligus praktisi Hukum yang turut hadir dilokasi meminta kepada SATGAS P2SP, Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun maupun Aparat Penegak Hukum untuk turun meninjau kelokasi melakukan inspeksi mendadak dan audit teknis secara menyeluruh harus segera dilakukan, jika dibiarkan pengadaan material bahan bangunan tanpa berlisensi SNI serta asal-asalan, Negara bukan hanya dirugikan ratusan juta rupiah,namun keselamatan jiwa para siswa dan guru yang kelak menempati bangunan tersebut turut di pertaruhkan,ujarnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *