banner 728x250

PERIKSA ASN DLHK SUMUT yang baru di Lantik

Jangan Sampai Cederai Citra Gubernur, Sintong Sinaga Desak Inspektorat Periksa ASN DLHK Yang Baru Dilantik Jadi Pejabat Struktural

Medan, buser86.com

Aktivis Katolik, Sintong Sinaga, mendesak Inspektorat Provinsi Sumatera Utara segera melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumut yang menjadi sorotan pemberitaan terkait dugaan penipuan dan penggelapan uang hingga miliaran rupiah, Selasa (17/11/2026).

Sorotan ini mencuat setelah sejumlah media, di antaranya Waspada Online (12 November 2026), Hastara.id (13 November 2026), dan Totabuanews Sumut (16 November 2026), memberitakan dugaan penipuan dan penggelapan uang yang diduga berkedok pengurusan pemindahan serta pengangkatan jabatan ASN.

Dalam pemberitaan tersebut, ASN berinisial S dikaitkan dengan dugaan persoalan tersebut. Waspada Online dan Hastara.id juga mengungkap adanya surat DLHK Sumut Nomor 800/442/DISLHK/X/2026 mengenai dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku, dan disiplin ASN. Sementara itu, Totabuanews Sumut menyoroti belum adanya penjelasan resmi mengenai perkembangan pemeriksaan oleh Inspektorat.

Persoalan ini semakin menuai tanda tanya besar karena berdasarkan informasi yang berkembang, dugaan pelanggaran tersebut sebenarnya sudah berlangsung sejak lama, bahkan jauh sebelum masa kepemimpinan Kepala Dinas (Kadis) DLHK Sumut yang menjabat saat ini. Namun, ironisnya, ASN yang bersangkutan justru tetap lolos dan baru-baru ini dilantik menjadi pejabat struktural di lingkungan DLHK Sumut. Hal ini dinilai perlu segera diklarifikasi secara terbuka, terutama menyangkut rekam jejak, mekanisme pertimbangan pengangkatan, serta ada tidaknya catatan pemeriksaan sebelum pelantikan dilakukan.

Menurut Sintong Sinaga, persoalan yang sudah mengakar lama namun terkesan lolos dari saringan promosi jabatan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena berpotensi mencederai citra kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan merusak nama baik institusi DLHK.

“Inspektorat harus segera bertindak. Jangan sampai persoalan lama yang melibatkan oknum ASN ini justru menjadi beban bagi Gubernur dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, apalagi yang bersangkutan baru saja dilantik dalam jabatan struktural,” tegas Sintong.

Ia juga meminta Gubernur Sumatera Utara memberikan perhatian khusus serta mengevaluasi proses pengangkatan pejabat dan penanganan persoalan tersebut. Pemeriksaan harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa tebang pilih.

Sintong menegaskan, apabila ditemukan pelanggaran kode etik maupun disiplin kepegawaian, harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sejalan dengan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang mengatur kewajiban ASN menjaga integritas, profesionalitas, dan menaati ketentuan disiplin.

“Jangan sampai persoalan satu oknum mencoreng nama baik seluruh institusi. Jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan integritas. Masyarakat membutuhkan birokrasi yang bersih dan profesional,” tambahnya.

Sintong mendesak Inspektorat Sumut segera memberikan kepastian mengenai tindak lanjut pemeriksaan agar persoalan ini tidak semakin berkembang menjadi polemik yang merugikan institusi maupun kepemimpinan daerah.

“Marwah pemerintahan harus dijaga. Jangan sampai citra Gubernur dan DLHK Sumut ikut tercoreng akibat persoalan lama yang tidak segera dituntaskan,” tutup Sintong Sinaga.

Willyam Pasaribu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *