banner 728x250

SEMMI Sumut Soroti Dugaan “Dekingan” Orang Dekat Gubernur

Pelantikan Pejabat DLHK Sumut Sarat Kejanggalan, SEMMI Sumut Soroti Dugaan “Dekingan” Orang Dekat Gubernur

Medan, buser86.com

Polemik pelantikan salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial S sebagai pejabat struktural di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara menuai kecaman keras dari kalangan mahasiswa. Bendahara Umum (Bendum) Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Sumatera Utara periode 2024-2026, Ananda Sebayang, menilai pelantikan tersebut sarat kejanggalan dan mencederai marwah birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Jumat (20/11/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pemberitaan media lokal, ASN tersebut dilantik sebagai Kepala Subbagian (Kasubbag) Umum dan Kepegawaian DLHK Sumut dalam gelombang pelantikan pejabat struktural Pemprov Sumut pada awal Oktober 2026. Padahal, yang bersangkutan diketahui sedang menjalani proses penyelidikan (lidik) serta pemeriksaan atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan dana berkedok mutasi jabatan, sekaligus tengah menjadi objek pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai menyusul surat bernomor 800/442/DISLHK/X/2026.

Kejanggalan semakin bertambah lantaran ASN tersebut dikabarkan tidak hadir langsung saat prosesi pelantikan berlangsung. Menurut Ananda Sebayang, sikap absen dalam pelantikan tersebut mengindikasikan arogansi birokrasi seolah yang bersangkutan sudah merasa “berkuasa” dan kebal terhadap prosedur karena adanya dekingan. Ia menegaskan bahwa melantik ASN yang sedang dalam status lidik dugaan penipuan dan diperiksa terkait pelanggaran etik bahkan tetap dilantik meski tidak hadir merupakan pola yang sangat berbahaya dan menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan yang bersih di Pemprov Sumut.

Ananda Sebayang menilai pelantikan tersebut berpotensi melanggar prinsip sistem merit dan kualifikasi jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mewajibkan pengangkatan jabatan mengedepankan kualifikasi, kompetensi, kinerja, serta rekam jejak integritas dan moralitas yang baik.

Selain itu, kebijakan ini dinilai bertentangan dengan ketentuan disiplin dan etika pegawai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, yang menuntut setiap ASN menjaga integritas, kepatuhan aturan kedinasan,dan nama baik instansi.

Tidak hanya itu, proses pelantikan tanpa kehadiran langsung di tengah status pemeriksaan juga berpotensi mencederai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya asas kepastian hukum, kecermatan, dan larangan penyalahgunaan wewenang.

Atas dasar itu, SEMMI Sumut mendesak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Utara untuk segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik mengenai dasar pertimbangan pelantikan, hasil verifikasi rekam jejak serta pemeriksaan Inspektorat, hingga mekanisme kepegawaian yang memungkinkan yang bersangkutan tetap dilantik meski tidak hadir di lokasi. Di sisi lain, Ananda Sebayang menyebut mencuat dugaan kuat bahwa mulusnya pelantikan tersebut tidak terlepas dari adanya dekingan oknum orang dekat Gubernur Sumatera Utara berinisial RR. Praktik titipan dan bekingan kekuasaan seperti ini dinilai bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi serta berisiko merusak kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.

Oleh karena itu, SEMMI Sumut meminta Gubernur Sumatera Utara untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh kinerja BKD Provinsi Sumatera Utara dalam proses clearance dan pengusulan jabatan struktural, serta meninjau ulang dan membatalkan keputusan pelantikan apabila terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan maupun mekanisme kepegawaian. SEMMI Sumut juga mendorong Inspektorat dan aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan kasus penipuan serta dugaan pelanggaran etik yang bersangkutan secara transparan tanpa pandang bulu, termasuk menelusuri dugaan keterlibatan oknum berinisial RR apabila terbukti melakukan intervensi dalam proses pelantikan tersebut.

Sebagai bentuk komitmen pengawalan terhadap bersihnya birokrasi di Sumatera Utara, Ananda Sebayang menegaskan bahwa apabila dalam waktu dekat pihak BKD Provinsi Sumatera Utara tetap bungkam dan tidak memberikan kejelasan resmi kepada publik, maka SEMMI Sumut akan segera mengonsolidasikan massa dan turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumatera Utara maupun Kantor BKD Sumut guna mendesak pencopotan ASN berinisial S tersebut dari jabatannya.

Willyam Pasaribu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *