Jakarta,buser86.com
Keberadaan pangkalan pengolahan dan penjualan minyak curah yang diduga hasil oplosan mencurigakan di kawasan Jalan Sisi BKT, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, kini menuai sorotan tajam. Unit usaha ini diketahui beroperasi secara terbuka tanpa izin resmi, bahkan diduga mendapatkan perlindungan dari oknum aparat kepolisian wilayah Polres Jakarta Timur maupun Polsek Duren Sawit.
Berdasarkan pantauan di lokasi, Kamis (5/11/2026) aktivitas bongkar muat dan pengemasan minyak curah terlihat berjalan rutin di kawasan tersebut. Pangkalan ini berdiri tak jauh dari pemukiman warga, tanpa fasilitas keselamatan yang memadai, dan tidak memiliki papan informasi izin operasional yang diwajibkan pemerintah.
Sorotan Pemerhati Lingkungan: Mengapa Bisa Beroperasi Tanpa Tindakan Tegas?
Pemerhati dari Lembaga Komite Bela Hak Rakyat ( Kobar ), Robin P., menyampaikan kekhawatiran sekaligus pertanyaan mendalam terkait keberadaan pangkalan ini.
“Kami menemukan bukti bahwa pangkalan ini sudah berjalan berbulan-bulan, namun tidak ada satu pun tindakan penertiban dari aparat hukum. Ini sangat mencurigakan. Bagaimana mungkin usaha berbahaya seperti pengolahan minyak curah tanpa izin bisa beroperasi leluasa di tengah pemukiman, jika tidak ada perlindungan atau pembekukan dari oknum tertentu di lingkungan Polres Jakarta Timur maupun Polsek Duren Sawit?” ungkap Robin . saat dikonfirmasi.
Ia menambahkan, aktivitas ini tidak hanya merugikan negara dari sisi pendapatan pajak dan pungutan resmi, namun juga membahayakan keselamatan warga sekitar serta merusak ekosistem lingkungan karena limbah yang dihasilkan tidak dikelola dengan benar.
Dugaan Pelanggaran & Dasar Hukum yang Berlaku
Keberadaan dan operasional pangkalan ini diduga melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
✅ UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
– Pasal 6 ayat (1): Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di sektor minyak dan gas bumi wajib memiliki izin usaha yang sah dari menteri atau pejabat yang ditunjuk.
– Pasal 41: Dilarang memproduksi, mengolah, atau mendistribusikan bahan bakar minyak yang tidak memenuhi standar mutu dan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah.
✅ UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
– Keuntungan dari usaha tanpa izin dan melanggar aturan dikategorikan sebagai aset hasil tindak pidana, sehingga peredarannya merupakan pelanggaran hukum.
✅ UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
– Pasal 35: Setiap usaha wajib memiliki izin lingkungan; pengelolaan limbah berbahaya tanpa prosedur yang benar merupakan pelanggaran berat yang dapat diancam pidana penjara dan denda besar.
✅ UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2021
– Kegiatan usaha komoditas strategis seperti minyak curah wajib memenuhi standar teknis, perizinan berusaha berbasis risiko, serta izin lokasi yang sesuai dengan tata ruang wilayah.
✅ Peraturan Menteri Perdagangan No. 21 Tahun 2020 tentang Pengawasan Barang Berbahaya.
– Pengolahan dan penyimpanan bahan bakar minyak di lokasi yang tidak ditetapkan sebagai fasilitas resmi dilarang keras demi mencegah risiko kebakaran dan ledakan.
✅ Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tata Ruang dan Bangunan
– Kawasan Jalan sisi Kanal Timur Pondok Kopi adalah zona perumahan, sehingga dilarang dijadikan lokasi usaha industri atau penyimpanan bahan berbahaya tanpa izin perubahan fungsi bangunan.
Tuntutan Masyarakat & Belum Ada Tanggapan Resmi
Robin meminta Polda Metro Jaya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, serta tim pengawasan independen untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh. Termasuk memverifikasi dugaan keterlibatan oknum aparat yang diduga membekingi operasi pangkalan oplosan ini. Warga juga mendesak agar pangkalan segera ditutup, pelaku usaha diproses hukum, dan fasilitas yang berpotensi berbahaya dievakuasi dari kawasan pemukiman.
Lembaga Peduli Lingkungan meminta Polda Metro Jaya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, serta tim pengawasan independen untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh. Termasuk memverifikasi dugaan keterlibatan oknum aparat yang diduga membekingi operasi pangkalan oplosan ini. Warga juga mendesak agar pangkalan segera ditutup, pelaku usaha diproses hukum, dan fasilitas yang berpotensi berbahaya dievakuasi dari kawasan pemukiman.
(Darius)











