Medan, buser86.com
Sekitar 5.000 massa dari berbagai elemen masyarakat rencananya akan berkumpul, di seputaran Kantor Wali Kota Medan untuk menggelar aksi damai menolak Surat Edaran Wali Kota Medan No 500.7.1/1540.
Aksi ini dijadwalkan berlangsung di Kantor Wali Kota Medan pada Kamis, 26 Februari 2026, mulai pukul 14.00 WIB, dengan titik kumpul di Lapangan Merdeka Medan sejak pukul 13.00 WIB.
Dalam persiapan terakhir di Kantor Pusat DPP HBB (Hiras Bangso Batak) Jalan Saudara/SM Raja Medan Kota, Ketua Umum DPP HBB, Lamsiang Sitompul SH MH, menegaskan bahwa tujuan utama aksi adalah mendesak pencabutan surat edaran tersebut.
“Kami menolak kebijakan diskriminatif yang hanya menargetkan pedagang babi,”ujarnya kepada wartawan.
Surat edaran ini memicu protes luas karena dianggap tidak adil dan mengancam mata pencaharian pedagang babi di Medan.
“Kami mendukung penertiban, tapi harus berlaku merata, bukan hanya kepada pedagang babi,” ujar salah satu perwakilan pedagang.
Koordinator aksi, Drs Hasudungan Siahaan MM, juga mengingatkan agar persoalan ini tidak dibawa ke ranah agama.
“Ini murni masalah ekonomi dan mata pencaharian, bukan soal agama,” katanya.
Ia menyesalkan langkah Wali Kota yang mengundang FKUB, yang menurutnya justru memperkeruh suasana.
“Kami berharap Wali Kota Medan mengundang pihak terkait seperti Perusahaan Pasar, Rumah Potong Hewan, atau Dinas Lingkungan Hidup untuk berdiskusi, bukan menyeret pemuka agama,”ujarnya.
Willyam Pasaribu
