JUMARIK : Proyek OPLA Batu Bara Jadi Panggung Konten, Kenapa Pihak Terkait Tak Dipanggil Resmi di 23 Februari?
Batu Bara, buser86.com
Polemik pembangunan pintu air OPLA (Optimasi Lahan) di Kabupaten Batu Bara kian memanas. Namun, sorotan kini bukan hanya tertuju pada kualitas fisik proyek, melainkan pada gaya pengawasan oknum anggota legislatif yang dinilai lebih mengedepankan media sosial daripada jalur birokrasi formal. Jumarik angkat bicara mengenai fenomena ini sebagai bentuk keprihatinan atas fungsi pengawasan yang dianggap melenceng.
23 Februari 2026 Harusnya Jadi Hari Pemanggilan Resmi
Dalam pandangannya, Jumarik mempertanyakan efektivitas kerja oknum wakil rakyat yang pada tanggal 23 Februari lalu justru sibuk melakukan sidak sambil membuat konten video di media sosial, alih-alih menggunakan kewenangannya untuk memanggil pihak-pihak bertanggung jawab.
“Masyarakat bertanya-tanya, ada apa dengan tanggal 23 Februari? Kenapa tidak ada surat pemanggilan resmi atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada Dinas Pertanian, PPTK, atau pihak pelaksana? Kenapa energi oknum dewan habis hanya untuk memoles konten di Facebook?” tegas Jumarik.
Menurutnya, jika memang ditemukan bukti proyek “Abal-Abal” yang dianggap menghambat program ketahanan pangan nasional, langkah konstitusional yang paling tepat adalah menyeret pihak terkait ke meja hijau di gedung rakyat untuk dimintai pertanggungjawaban administratif, bukan sekadar memviralkannya demi simpati netizen.
Tudingan Cari Sensasi di Balik Narasi Media Sosial
Jumarik menilai penggunaan kata-kata bombastis di media sosial tanpa dibarengi dengan tindakan legislasi yang nyata mengarah pada upaya mencari sensasi. Ia menekankan bahwa fungsi pengawasan tidak diukur dari jumlah like atau share, melainkan dari sejauh mana perbaikan fisik itu terealisasi melalui surat rekomendasi resmi.
“Jangan sampai masyarakat melihat ini hanya sebagai drama digital. Jika di tanggal 23 Februari ada kesempatan memanggil dinas terkait tapi tidak dilakukan, maka wajar jika muncul dugaan ini hanya pencitraan politik semata untuk mencari panggung di dunia maya,” tambah Jumarik.
Menanti Taji di Ruang Sidang, Bukan di Kolom Komentar
Melalui suaranya, Jumarik mendesak agar lembaga legislatif kembali ke fungsi aslinya. Petani tidak butuh video pendek yang dramatis; mereka butuh air mengalir ke sawah mereka dengan bangunan yang kokoh. Suara Jumarik ini menjadi pengingat keras bahwa ruang sidang jauh lebih efektif untuk menyelesaikan masalah rakyat daripada sekadar mengejar viral di media sosial.
Willyam Pasaribu