LABUHANBATU, SUMATERA UTARA — Janji beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang disebut-sebut menjadi daya tarik penerimaan mahasiswa baru Universitas Alwashliyah Labuhanbatu (Univa Labuhanbatu) kini menuai sorotan tajam.
Pasalnya, informasi mengenai peluang mendapatkan KIP Kuliah tersebut berbanding terbalik dengan data kuota yang disebut diterima Univa Labuhanbatu.
Di satu sisi, muncul informasi mengenai 700 KIP bagi mahasiswa baru. Namun di sisi lain, berdasarkan data kuota penerima KIP Kuliah LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara yang menjadi dasar sorotan, Univa Labuhanbatu disebut hanya memperoleh 15 kuota penerima.
Kontras angka tersebut memunculkan pertanyaan serius. Benarkah ratusan calon mahasiswa mendaftar karena berharap mendapatkan KIP, sementara kuota yang tersedia hanya 15 orang?
Apalagi, lebih dari 500 mahasiswa baru disebut telah berhasil dijaring untuk masuk ke Univa Labuhanbatu.
Jika benar informasi mengenai KIP disampaikan seolah-olah mahasiswa baru memiliki kepastian memperoleh beasiswa, maka persoalannya bukan lagi sekadar soal kuota. Transparansi informasi kepada calon mahasiswa menjadi pertanyaan yang patut dijawab pihak kampus.
Sejumlah mahasiswa baru mengaku kecewa setelah mengetahui kondisi tersebut.
“Saya termasuk yang kecewa. Saat saya tanya di awal pendaftaran, kata pengurusnya wajib lulus,” ungkap salah seorang mahasiswa baru Univa Labuhanbatu yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Polemik ini kemudian disoroti Wakil Ketua Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Labuhanbatu, Idris Tanjung C.B.J., C.E.J.
Idris secara terbuka mempertanyakan dasar munculnya informasi mengenai 700 KIP tersebut.
“Kalau memang sampai 700 KIP, dasar dan sumber kuotanya harus dijelaskan secara terbuka. Sebab data yang kami dapat, Univa Labuhanbatu hanya mendapat 15 kuota,” tegas Idris.
Menurutnya, apabila memang terdapat sumber kuota lain di luar kuota reguler, pihak kampus wajib menjelaskan mekanismenya secara terang kepada publik, termasuk apabila ada kuota melalui jalur aspirasi DPR RI.
“Kalau memang ada jalur aspirasi, harus jelas siapa yang memberikan dan berapa jumlahnya. Jangan mahasiswa hanya diberi harapan, kemudian setelah masuk kampus persoalannya baru muncul,” ujarnya.
Idris juga mempertanyakan bagaimana angka 700 penerima KIP bisa muncul, terlebih bila dibandingkan dengan perguruan tinggi lain di Sumatera Utara. Ia menyebut Universitas Sumatera Utara (USU) memiliki 402 calon penerima KIP yang dinyatakan eligible melalui jalur SNBT 2026.
“Karena itu angka 700 tersebut harus dibuka secara terang. Jangan sampai informasi beasiswa justru menjadi daya tarik penerimaan mahasiswa tanpa penjelasan yang utuh mengenai kepastian dan sumber kuotanya,” kata Idris.
Wartawan kemudian mencoba meminta klarifikasi langsung kepada Rektor Univa Labuhanbatu, Dr. Meyniar Albina, melalui sambungan telepon pada Rabu (16/9/2026).
Namun, ketika ditanya mengenai persoalan tersebut, Rektor belum memberikan jawaban substantif.
“Nanti saya jawab ya, ini lagi ada acara,” ujarnya sebelum mengakhiri sambungan telepon.
Kini pertanyaan publik mengarah pada satu hal: dari mana angka 700 KIP itu berasal dan berapa sebenarnya mahasiswa Univa Labuhanbatu yang akan menerima KIP Kuliah?
Jawaban resmi pihak kampus diperlukan untuk menjernihkan persoalan sekaligus memastikan mahasiswa baru tidak dibiarkan menggantung dengan harapan beasiswa yang belum jelas kepastiannya.
About the Author
