Korupsi Inalum Rp133 Miliar: Kejati Sumut Tahan Direktur Utama PT PASU

MEDAN – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) resmi menahan Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal (PASU) berinisial JS, pada Selasa (13/1/2026) malam. JS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dalam skema jual beli aluminium dengan PT Indonesia Aluminium (Inalum) yang merugikan negara hingga Rp133,4 miliar.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Indra Ahmadi, mengonfirmasi bahwa penahanan JS merupakan pengembangan dari penyidikan kasus yang terjadi dalam rentang waktu 2018 hingga 2024.

Modus Operandi: Manipulasi Skema Pembayaran

Kasus ini berpusat pada pemufakatan jahat para tersangka untuk mengubah prosedur transaksi internal perusahaan negara. Berdasarkan aturan, pembelian aluminium seharusnya dilakukan dengan metode tunai (cash) atau menggunakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

Namun, para tersangka justru mengubah skema tersebut menjadi Documents Against Acceptance (D/A) dengan tenor 180 hari.

“Dengan perubahan skema ini, tersangka JS selaku pembeli tidak melakukan pembayaran atas aluminium alloy yang telah dikirimkan oleh PT Inalum. Hal ini mengakibatkan kerugian negara mencapai USD 8 juta, atau setara dengan Rp133.496.000.000 berdasarkan kurs saat ini,” jelas Indra dalam keterangan tertulis, Rabu (14/1).

Daftar Empat Tersangka dalam Pusaran Kasus

JS menjadi tersangka keempat dalam kasus ini. Sebelumnya, Kejati Sumut telah menahan tiga petinggi PT Inalum yang diduga terlibat dalam memuluskan transaksi ilegal tersebut:

1. Dante Sinaga: Senior Executive Vice President Pengembangan Usaha PT Inalum (2019).
2. Joko Susilo: Kepala Departemen Sales dan Marketing PT Inalum (2019).
3. Oggy Achmad Kosasih: Direktur Pelaksana PT Inalum (2019).

Penahanan di Rutan Tanjung Gusta

Untuk kepentingan penyidikan dan mencegah tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, JS kini dititipkan di Rutan Kelas IA Tanjung Gusta, Medan.

Kejati Sumut menegaskan bahwa proses hukum tidak berhenti pada keempat tersangka ini. Penyidik masih mendalami potensi keterlibatan pihak lain, baik individu maupun korporasi, yang turut menikmati aliran dana atau memfasilitasi kerugian negara tersebut.

“Jika ditemukan bukti keterlibatan pihak lain, kami akan melakukan tindakan hukum sebagaimana mestinya sesuai prosedur yang berlaku,” pungkas Indra.

Percepat Pendirian Koperasi Merah Putih, 14 Desa di Temanggung Ajukan Sewa Lahan Pemprov dan Perhutani

TEMANGGUNG – Pemerintah Kabupaten Temanggung terus mengakselerasi pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi warga. Teranyar, sebanyak 14 desa mengajukan permohonan sewa atau pemanfaatan aset milik Pemkab, Pemprov Jawa Tengah, hingga Perhutani guna memenuhi kebutuhan lahan strategis.

Langkah ini diambil menyusul keterbatasan lahan milik desa yang memenuhi kriteria untuk pembangunan gerai koperasi tersebut.

Kriteria Strategis: Syarat Mutlak Lokasi Gerai

Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Temanggung, Biwani Putri, menjelaskan bahwa pihaknya kini tengah memverifikasi berkas administrasi dari para pemilik lahan.

Menurut Biwani, gerai Koperasi Desa Merah Putih tidak bisa dibangun di sembarang tempat. Terdapat standar operasional yang ketat, antara lain:

• Aksesibilitas: Lokasi wajib strategis dan dapat diakses kendaraan roda empat (minimal truk).
• Luas Lahan: Minimal memiliki area seluas 1.000 meter persegi.
• Keamanan: Status kepemilikan harus jelas dan lokasi berada di luar zona rawan bencana maupun jalur SUTET.
• Kedekatan: Berada di sekitar pemukiman penduduk untuk memudahkan distribusi.

“Tanah kas desa atau tanah bengkok biasanya letaknya terpencil dan jauh dari pemukiman. Sementara syarat utamanya adalah lokasi yang produktif dan mudah dijangkau,” ujar Biwani di Temanggung, Rabu (14/1/2026).

Progres Pembangunan Capai 67 Persen

Data Dinpermades Temanggung per pertengahan Januari 2026 menunjukkan tren positif dalam pengembangan ekosistem koperasi ini. Dari total 289 desa dan kelurahan di seluruh kabupaten:

• 195 desa/kelurahan telah memulai proses pembangunan fisik gerai.
• 94 desa/kelurahan sisanya masih dalam tahap persiapan lahan dan administrasi.

Pemerintah daerah berharap kolaborasi penggunaan aset lintas instansi ini dapat menjadi solusi cepat bagi desa-desa yang terkendala masalah lahan, sehingga pemerataan ekonomi melalui koperasi dapat segera terwujud di seluruh wilayah Temanggung.

Putusan KIP Tegaskan Ijazah Pejabat Publik Adalah Informasi Terbuka

JAKARTA – Komisi Informasi Pusat (KIP) secara resmi mengabulkan permohonan sengketa informasi terkait keterbukaan data ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Putusan perkara Nomor 074/X/KIP-PSI/2025 ini menjadi tonggak baru dalam penguatan standar transparansi dokumen pejabat publik di Indonesia.

Dalam sidang yang digelar Selasa (13/1), Majelis KIP menyatakan bahwa salinan ijazah yang digunakan untuk syarat pencalonan Presiden pada periode 2014 dan 2019 merupakan informasi terbuka. Hal ini membatalkan kebijakan KPU RI yang sebelumnya menutup sembilan item informasi dalam dokumen tersebut.

Edukasi Literasi Dokumen Publik

Pengamat kebijakan publik, Bonatua Silalahi, selaku pemohon, menyatakan bahwa putusan ini bukan sekadar kemenangan personal, melainkan kemenangan bagi hak atas informasi masyarakat. Terbukanya sembilan item informasi—termasuk nomor ijazah, NIM, hingga tanda tangan pejabat terkait—diharapkan menjadi sarana edukasi dan verifikasi publik yang sehat.

“Ini adalah kemenangan publik. Dengan dibukanya informasi ini, masyarakat, terutama alumni UGM, dapat memahami secara jelas standarisasi dokumen legalitas yang sah sesuai periodenya,” ujar Bonatua dalam keterangannya, Rabu (14/1).

Sembilan item yang kini dinyatakan terbuka untuk publik meliputi:

• Nomor Ijazah dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).
• Tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah.
• Tanda tangan pejabat legalisasi serta tanggal legalisir.
• Tanda tangan Rektor UGM dan Dekan Fakultas Kehutanan UGM pada masa tersebut.

Mendorong Budaya Keterbukaan Informasi (PPID)

Lebih jauh, Bonatua menekankan bahwa putusan ini memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara yang ingin melakukan fungsi kontrol terhadap latar belakang pendidikan pejabat publik, mulai dari tingkat daerah hingga nasional.

“Pesan utamanya adalah prosedur. Jika masyarakat ingin mengetahui validitas dokumen pejabat publik, jalur resminya adalah melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Putusan KIP ini mengonfirmasi bahwa hak tersebut dilindungi undang-undang,” imbuhnya.

Langkah Maju Tata Kelola KPU

Putusan ini juga mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk lebih proaktif dalam mengelola informasi publik secara transparan di masa mendatang. Dengan menjadikan ijazah sebagai informasi terbuka, potensi spekulasi dan disinformasi di tengah masyarakat dapat diredam melalui data otentik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketua Majelis KIP, Handoko Agung Saputro, menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah pilar utama dalam membangun kepercayaan publik (public trust) terhadap institusi penyelenggara negara dan para pemimpinnya.

Rupiah Terperosok ke Rp16.800/USD, Bank Indonesia Ungkap Pemicu dan Siapkan Strategi Intervensi

JAKARTA – Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) mengalami tekanan hebat pada pembukaan tahun 2026. Berdasarkan data perdagangan Selasa (13/1), mata uang garuda sempat menyentuh level Rp16.877 per dolar AS sebelum ditutup di angka Rp16.860, atau mencatatkan depresiasi sebesar 1,04 persen secara year-to-date (ytd).

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia (BI), Erwin G. Hutapea, menjelaskan bahwa pelemahan ini dipicu oleh kombinasi sentimen eksternal dan peningkatan kebutuhan valuta asing (valas) domestik di awal tahun.

Faktor Eksternal Jadi Penekan Utama

Bank Indonesia mengidentifikasi tiga faktor global utama yang mengganggu stabilitas nilai tukar:

1. Eskalasi Geopolitik: Ketegangan di kancah internasional memicu aksi safe haven investor ke mata uang dolar.
2. Ketidakpastian The Fed: Arah kebijakan moneter Bank Sentral AS yang masih belum menunjukkan kejelasan.
3. Sentimen Regional: Pelemahan Rupiah sejalan dengan tren mata uang Asia lainnya. Sebagai perbandingan, Won Korea telah melemah 2,46 persen dan Peso Filipina terdepresiasi 1,04 persen.

“Tekanan ini juga dipengaruhi kekhawatiran terhadap independensi bank sentral di sejumlah negara maju yang memengaruhi persepsi risiko global,” ujar Erwin dalam keterangan resmi, Rabu (14/1).

Amunisi BI Jaga Stabilitas Pasar

Meski dalam tekanan, BI memastikan telah melakukan serangkaian intervensi berkesinambungan melalui instrumen Triple Intervention:

• Pasar Domestik: Transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan pembelian SBN di pasar sekunder.
• Pasar Off-shore: Intervensi NDF di kawasan Asia, Eropa, hingga Amerika.

BI juga mencatat adanya penopang stabilitas dari sisi aliran modal asing (capital inflow). Sepanjang Januari 2026, aliran modal masuk neto ke instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan pasar saham mencapai Rp11,11 triliun.

Fundamental Ekonomi Dinilai Masih Solid

Erwin menekankan bahwa ketahanan eksternal Indonesia tetap tangguh menghadapi volatilitas pasar keuangan global. Hal ini didukung oleh dua indikator utama:

1. Cadangan Devisa: Posisi akhir Desember 2025 berada di angka US$ 156,5 miliar, setara dengan 6,4 bulan impor. Angka ini jauh di atas standar kecukupan internasional.
2. Premi Risiko (CDS): Credit Default Swap (CDS) Indonesia tenor 5 tahun bertahan di level rendah, yakni 72 bps, menunjukkan kepercayaan investor global yang tetap tinggi.

“Bank Indonesia akan terus berada di pasar untuk memastikan nilai tukar bergerak sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar yang sehat melalui optimalisasi instrumen moneter yang pro-market,” tegas Erwin.

BI berkomitmen menjaga kecukupan likuiditas demi mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sembari tetap mengendalikan sasaran inflasi di tengah ketidakpastian global.

Analisis Dampak Ekonomi: Pelemahan Rupiah ke Level Rp16.800/USD

Pelemahan Rupiah sebesar 1,04% (ytd) dalam waktu singkat memberikan efek domino pada berbagai sektor usaha di Indonesia:

1. Sektor Manufaktur & Impor (Negatif): Perusahaan yang mengandalkan bahan baku impor (seperti farmasi, otomotif, dan elektronik) akan menghadapi kenaikan Cost of Goods Sold (COGS). Jika pelemahan ini berlanjut, kemungkinan besar akan terjadi penyesuaian harga di tingkat konsumen (price hike) yang dapat menekan daya beli.
2. Sektor Komoditas & Ekspor (Positif/Netral): Eksportir berbasis sumber daya alam (CPO, batu bara, nikel) secara teori akan diuntungkan karena konversi pendapatan dolar ke rupiah menjadi lebih besar. Namun, keuntungan ini bisa tergerus jika biaya logistik global ikut naik akibat tensi geopolitik.
3. Beban Utang Valas: Korporasi yang memiliki utang dalam denominasi Dolar AS tanpa lindung nilai (hedging) yang kuat akan mengalami kenaikan beban pembayaran bunga dan pokok, yang berpotensi menekan laba bersih perusahaan pada kuartal I-2026.

---

Ringkasan Eksekutif untuk Laporan Bisnis

Subjek: Update Kondisi Moneter dan Strategi Stabilisasi Rupiah – Januari 2026

• Status Terkini: Nilai tukar Rupiah berada di level psikologis baru Rp16.860/USD (per 13 Jan 2026), dipicu oleh ketidakpastian kebijakan The Fed dan eskalasi geopolitik global.
• Indikator Kepercayaan: Investor global tetap optimis, terlihat dari inflow modal ke instrumen SRBI dan saham sebesar Rp11,11 triliun. Risiko gagal bayar Indonesia (CDS 5 thn) tetap rendah di level 72 bps.
• Ketahanan Nasional: Bank Indonesia memiliki “peluru” yang cukup dengan Cadangan Devisa sebesar US$ 156,5 miliar (mampu membiayai 6,4 bulan impor).
• Aksi Mitigasi BI: Melakukan intervensi di pasar spot, DNDF, dan pasar sekunder SBN untuk menjaga agar volatilitas tidak keluar dari nilai fundamentalnya.

---

Rekomendasi Strategis bagi Perusahaan:

• Review Hedging: Melakukan tinjauan ulang terhadap kontrak lindung nilai valas untuk transaksi periode Q2 dan Q3.
• Efisiensi Biaya: Melakukan audit terhadap biaya-biaya yang sensitif terhadap kurs dolar.
• Pemanfaatan SRBI: Mempertimbangkan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebagai alternatif penempatan dana jangka pendek karena sedang menjadi primadona aliran modal asing.

Perkuat Keamanan Siber di Kawasan Transmigrasi, Kementrans Gandeng BSSN Bangun ‘Kampus Patriot’

JAKARTA – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memperkuat infrastruktur digital dan keamanan siber di kawasan transmigrasi. Fokus utama kerja sama ini adalah mendukung operasional Kampus Patriot, sebuah pusat inovasi dan pendidikan yang akan dibangun di sejumlah wilayah strategis Indonesia.

Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, menegaskan bahwa ketersediaan jaringan internet yang stabil dan aman merupakan prasyarat mutlak bagi keberhasilan program ini, mengingat metode pendidikan yang akan diterapkan berbasis jarak jauh.

Penyediaan Infrastruktur di Tiga Wilayah Kunci

Kementrans berencana membangun tiga titik Kampus Patriot sebagai percontohan pengembangan kawasan, yakni:

1. Kawasan Barelang, Batam.
2. Mamuju, Sulawesi Barat.
3. Salor, Papua.

“Kami memohon bantuan BSSN untuk dukungan sinyal dan keamanan jaringan, karena para mahasiswa nantinya akan menjalani pendidikan jarak jauh di lokasi-lokasi tersebut,” ujar Iftitah dalam pertemuan resminya dengan Kepala BSSN, Rabu (14/1).

Beasiswa Patriot: Mahasiswa Jadi ‘Doktor’ di Desa Transmigran

Program ini juga melibatkan tujuh perguruan tinggi ternama (UI, IPB, Unpad, ITB, Undip, ITS, dan UGM). Mahasiswa pascasarjana (S2) penerima Beasiswa Patriot akan diterjunkan sebagai tim pendahulu (advance) untuk memetakan potensi wilayah.

“Tahun ini kami mengirimkan mahasiswa untuk tinggal langsung bersama transmigran. Mereka dipersiapkan menjadi ‘dokter’ yang mampu memberikan solusi nyata, mulai dari masalah hama pertanian hingga pengembangan ekonomi lokal,” tambah Iftitah.

BSSN Jamin Keamanan Data 24/7

Menanggapi kebutuhan tersebut, Kepala BSSN Letjen (Purn) Nugroho Sulistyo Budi menyatakan kesiapannya untuk memberikan proteksi penuh terhadap aset digital Kementrans. Ia mengungkapkan bahwa sistem keamanan untuk transmigrasi sebenarnya telah diinisiasi sejak November tahun lalu.

• Monitoring Non-stop: BSSN bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu untuk memantau ancaman siber yang menyasar lembaga negara.
• Perlindungan Situs: Selain dukungan jaringan di lapangan, BSSN juga memastikan situs resmi dan database Kementrans terlindungi dari serangan siber.

“Kami siap berkoordinasi dan memberikan layanan terbaik. Dukungan kami mencakup monitoring dan proteksi agar ekosistem digital di kawasan transmigrasi tetap aman dan andal,” tegas Nugroho.

Langkah Strategis Menuju Transmigrasi Modern

Sinergi lintas sektoral ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem transmigrasi yang berkelanjutan. Dengan dukungan teknologi dan SDM unggul dari kampus-kampus terbaik, pemerintah optimistis kawasan transmigrasi tidak lagi dianggap sebagai wilayah tertinggal, melainkan pusat pertumbuhan baru yang melek digital.

Resmi! ‘Hutan Beton’ Monorel Jakarta Mulai Dirobohkan, Rasuna Said Bersiap Berubah Wajah

JAKARTA – Pemandangan deretan tiang beton yang mangkrak selama puluhan tahun di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, akhirnya memasuki babak akhir. Rabu (14/1) pagi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi memulai proses pembongkaran tiang-tiang saksi bisu kegagalan proyek monorel tersebut.

Momen bersejarah ini dihadiri langsung oleh duet pimpinan Jakarta, Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. Tak ketinggalan, sosok mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, yang menjabat saat proyek ini pertama kali digagas, turut hadir menyaksikan proses eksekusi tersebut pada pukul 09.00 WIB.

Transformasi Kawasan Senilai Rp100 Miliar

Gubernur Pramono Anung menegaskan bahwa pembongkaran ini bukan sekadar meruntuhkan beton lama, melainkan langkah awal dari penataan besar-besaran kawasan Kuningan.

• Biaya Pembongkaran: Pemprov mengalokasikan anggaran sebesar Rp254 juta khusus untuk merobohkan struktur tiang.
• Penataan Kawasan: Total anggaran sebesar Rp100 miliar telah disiapkan untuk proyek satu tahun penuh yang mencakup penataan pedestrian (trotoar), perbaikan jalan, hingga pembuatan taman kota yang estetis.

“Uang Rp100 miliar itu untuk mengatur pedestrian, jalan, dan taman sepanjang Rasuna Said selama satu tahun penuh. Kita ingin kawasan ini kembali cantik dan fungsional bagi warga,” ujar Pramono di lokasi.

Keamanan Warga dan Solusi Kemacetan

Di sisi lain, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI, Afan Adriansyah, mengungkapkan bahwa keberadaan tiang-tiang tersebut selama ini telah menjadi ancaman bagi keselamatan pengguna jalan.

“Langkah ini mendesak demi menjaga keselamatan masyarakat. Sudah cukup banyak laporan kecelakaan yang diakibatkan oleh posisi tiang-tiang yang mengganggu arus lalu lintas ini,” tegas Afan.

Selain faktor keselamatan, kajian internal Pemprov DKI menunjukkan bahwa hilangnya hambatan samping berupa tiang beton ini diprediksi mampu mengurai kemacetan hingga 18 persen. Kawasan yang selama ini terkesan semrawut dan kumuh akibat beton tak bertuan diharapkan akan segera berubah menjadi salah satu landmark paling rapi di Jakarta.

Proses Pengamanan Lokasi

Pantauan di lapangan menunjukkan petugas dari Dinas Bina Marga mulai memasang garis polisi (police line) di area kerja. Alat berat telah disiagakan untuk memastikan pembongkaran berjalan tertib hukum dan transparan tanpa mengganggu aktivitas warga secara berlebihan.

KPK Geledah Kantor Pusat Ditjen Pajak, Incar Bukti Skandal Suap PT Wanatiara Persada

JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sejak Senin siang hingga Selasa (13/1/2026). Langkah ini merupakan pengembangan penyidikan kasus dugaan suap pengaturan nilai pajak yang menyeret pejabat KPP Madya Jakarta Utara.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa penyidik menyasar dua titik utama di kantor pusat tersebut, yakni Direktorat Peraturan Perpajakan dan Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian.

Penyitaan Bukti Digital dan Valas

Dalam rangkaian penggeledahan yang juga dilakukan di KPP Madya Jakarta Utara sebelumnya, tim penyidik berhasil mengamankan sejumlah barang bukti krusial.

• Dokumen & Elektronik: Rekaman CCTV, alat komunikasi, laptop, serta media penyimpanan data.
• Barang Bukti Uang: Valuta asing senilai SGD 8.000.
• Fokus Penyidikan: Dokumen pelaksanaan penilaian pajak PT Wanatiara Persada (WP).

“Penyidik mengamankan dokumen terkait pemeriksaan pajak oleh KPP Madya Jakarta Utara terhadap wajib pajak PT WP,” ujar Budi dalam keterangannya kepada media, Selasa (13/1).

Modus Operandi: Diskon Pajak Rp 75 Miliar

Kasus ini bermula dari temuan tim pemeriksa pajak mengenai adanya potensi kekurangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh PT Wanatiara Persada senilai Rp 75 miliar.

Alih-alih menagih tunggakan tersebut, oknum pejabat pajak diduga melakukan “kongkalikong”. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, memaparkan adanya permintaan uang all-in sebesar Rp 23 miliar untuk membereskan masalah tersebut.

Setelah negosiasi, PT WP akhirnya menyanggupi pemberian fee sebesar Rp 4 miliar. Sebagai imbalannya, kewajiban pajak perusahaan yang semula Rp 75 miliar dipangkas secara drastis menjadi hanya Rp 15,7 miliar.

Daftar Tersangka

Sejauh ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka yang terdiri dari tiga penerima suap dan dua pemberi suap:

Peran	Nama Tersangka	Jabatan
Penerima	Dwi Budi Iswahyu (DWB)	Kepala KPP Madya Jakarta Utara
Penerima	Agus Syaifudin (AGS)	Kasi Pengawas & Konsultasi KPP Madya Jakut
Penerima	Askob Bahtiar (ASB)	Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara
Pemberi	Abdul Kadim Sahbudin (ABD)	Konsultan Pajak PT WP
Pemberi	Edy Yulianto (EY)	Staf PT WP

Kasus ini menambah daftar panjang keterlibatan oknum pegawai pajak dalam praktik suap pengurusan kewajiban wajib pajak korporasi. KPK menegaskan akan terus mendalami aliran dana ke pihak lain di lingkungan Kemenkeu.